Jakarta, 15 September 2026 – Kejaksaan Agung kembali memperluas pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Sulawesi Tenggara periode 2017 hingga 2020. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa dua orang yang pernah bertugas sebagai pemeriksa PT CNI pada 2017 dan 2018. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara yang saat ini masih terus dikembangkan. Penyidik ingin mendapatkan keterangan lebih rinci mengenai proses pemeriksaan perusahaan pada periode yang menjadi fokus penyidikan. Informasi dari kedua saksi akan dicocokkan dengan dokumen, keterangan saksi lainnya, serta barang bukti yang telah diamankan. Kejagung menegaskan proses penyidikan tetap dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, independensi, akuntabilitas, dan asas praduga tak bersalah.
Pemeriksaan terhadap dua saksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian panjang penyidikan kasus PT CNI. Hingga perkembangan terbaru, penyidik telah memeriksa sedikitnya 116 saksi dan tiga orang ahli untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh. Selain itu, sebanyak 143 dokumen telah disita karena dinilai memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola nikel. Banyaknya saksi dan dokumen yang diperiksa menunjukkan kompleksitas perkara karena aktivitas pertambangan dan ekspor melibatkan berbagai tahapan serta instansi. Penyidik perlu mengetahui proses yang berlangsung sejak kegiatan produksi hingga komoditas dapat memperoleh persetujuan untuk diekspor. Setiap keterangan kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Kasus tersebut berhubungan dengan aktivitas pertambangan dan ekspor nikel PT CNI di Sulawesi Tenggara pada periode 2017–2020. Dalam pengembangan penyidikan, Kejagung mendalami dugaan pengaturan terhadap hasil pengujian kadar nikel agar komoditas dapat memenuhi persyaratan untuk diekspor. Pemeriksaan terhadap pihak yang pernah melakukan pemeriksaan perusahaan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana proses verifikasi berlangsung ketika kegiatan tersebut dilakukan. Penyidik juga perlu mengetahui dokumen apa saja yang digunakan sebagai dasar dan bagaimana hasil pemeriksaan kemudian diproses oleh pihak terkait. Apabila terdapat ketidaksesuaian, penyidik harus menentukan apakah persoalan tersebut hanya bersifat administratif atau merupakan bagian dari tindakan yang disengaja. Perbedaan tersebut penting dalam membangun konstruksi tindak pidana korupsi.
Kejagung sebelumnya mengungkap dugaan adanya pengaturan hasil uji kadar nikel sehingga tercatat kurang dari 1,7 persen untuk memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku ketika itu. Penyidik menduga PT CNI bersama pihak tertentu dari unsur penyelenggara negara terlibat dalam pengaturan tersebut. Dokumen yang digunakan dalam proses ekspor juga menjadi bagian penting yang diperiksa untuk mengetahui keabsahannya. Apabila dokumen dibuat atau digunakan dengan informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, penyidik perlu mengetahui siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, dan memanfaatkannya. Rangkaian tersebut menjadi alasan keterangan pihak yang melakukan pemeriksaan pada 2017 dan 2018 dianggap penting. Penyidikan diarahkan untuk menghubungkan proses administratif dengan aktivitas ekspor yang kemudian berlangsung.
Selain persoalan kadar nikel, penyidik juga mendalami kegiatan PT CNI ketika perusahaan disebut belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada periode tertentu. PT CNI diketahui memiliki Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, tetapi pada periode 2017 hingga 2019 disebut belum memiliki RKAB meskipun telah memperoleh rekomendasi ekspor. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang diperiksa untuk mengetahui dasar penerbitan maupun penggunaan rekomendasi tersebut. Penyidik perlu memetakan pihak yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan administrasi. Dokumen resmi menjadi penting untuk mengetahui urutan keputusan dan pihak yang memberikan persetujuan. Keterangan saksi kemudian digunakan untuk menjelaskan konteks yang tidak selalu terlihat hanya melalui dokumen.
Pemeriksaan terbaru juga melanjutkan pemanggilan sejumlah saksi yang dilakukan sebelumnya. Empat orang dari lingkungan badan usaha milik negara telah dimintai keterangan pada 9 September 2026 dalam perkara yang sama. Mereka terdiri atas beberapa karyawan BUMN dan seorang pejabat yang menduduki posisi direktur. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas penyidikan. Keterangan dari pihak berbeda diperlukan karena tata kelola pertambangan dan ekspor nikel melibatkan proses yang saling berkaitan. Penyidik dapat memperluas pemeriksaan apabila ditemukan informasi baru mengenai pihak yang mengetahui atau memiliki peran dalam rangkaian peristiwa.
Nilai kerugian negara menjadi bagian penting lainnya dalam perkara tersebut. Perhitungan kerugian dalam dugaan penyimpangan tata kelola nikel PT CNI berada pada kisaran Rp401,65 miliar. Perusahaan sebelumnya juga telah menyerahkan dana sekitar Rp401,65 miliar yang kemudian disita dalam proses penyidikan. Uang tersebut dititipkan pada rekening pemerintah sebagai bagian dari penanganan barang bukti. Penyerahan maupun penyitaan dana tidak serta-merta menghapus dugaan tindak pidana apabila penyidik menemukan bukti mengenai perbuatan yang memenuhi unsur pidana. Proses hukum tetap diarahkan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap rangkaian tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut.
Penelusuran dokumen menjadi sangat penting karena kegiatan pertambangan dan ekspor membutuhkan berbagai persetujuan administratif. Penyidik dapat membandingkan dokumen produksi, hasil pengujian kadar, rekomendasi ekspor, data pengiriman, hingga transaksi perusahaan. Ketidaksesuaian antara satu dokumen dengan dokumen lainnya dapat memberikan petunjuk mengenai bagian proses yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam. Barang bukti elektronik juga dapat digunakan untuk mengetahui komunikasi antara pihak perusahaan dan pejabat yang memiliki kewenangan. Apabila terdapat komunikasi yang menunjukkan pengaturan tertentu, informasi tersebut harus diuji dengan bukti lainnya. Pendekatan tersebut diperlukan agar konstruksi perkara tidak hanya bergantung pada keterangan satu atau dua saksi.
Kasus PT CNI sekaligus memperlihatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola pertambangan karena komoditas nikel memiliki nilai ekonomi strategis bagi Indonesia. Pengawasan terhadap produksi, kadar mineral, dokumen ekspor, dan kewajiban perusahaan diperlukan untuk memastikan sumber daya alam memberikan manfaat optimal kepada negara. Manipulasi data dapat memengaruhi penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan sesuai aturan. Integrasi data antarlembaga dapat menjadi salah satu langkah untuk mempersempit peluang terjadinya penyimpangan. Setiap perubahan dokumen juga perlu memiliki jejak digital yang dapat ditelusuri. Sistem pengawasan yang kuat dapat membantu mendeteksi ketidakwajaran sebelum menimbulkan kerugian dalam jumlah besar.
Pemeriksaan dua orang yang pernah menjadi pemeriksa PT CNI pada 2017 dan 2018 pada akhirnya menjadi langkah terbaru Kejagung dalam memperjelas dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017–2020. Penyidik telah mengumpulkan keterangan dari sedikitnya 116 saksi dan tiga ahli serta menyita 143 dokumen untuk memperkuat pembuktian. Perkara tersebut mencakup dugaan pengaturan kadar nikel, penggunaan dokumen dalam proses ekspor, serta persoalan administratif terkait kegiatan perusahaan. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp401,65 miliar dan dana dengan nilai serupa telah disita dalam proses penyidikan. Kejagung masih dapat memanggil pihak lain apabila ditemukan informasi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Hasil seluruh pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti memiliki peran dalam dugaan penyimpangan tata kelola nikel tersebut.