Jakarta, 18 September 2026 – DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mempertimbangkan pemanfaatan teknologi desalinasi untuk mengolah air laut menjadi air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi kekeringan. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menilai potensi kekurangan air bersih harus dipersiapkan sejak dini dan tidak menunggu sampai kondisi tersebut benar-benar mengganggu kebutuhan masyarakat. Salah satu alternatif yang dinilai dapat dikembangkan adalah memanfaatkan sumber air laut yang tersedia di sekitar Jakarta. Teknologi serupa telah digunakan di Kepulauan Seribu untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi salah satu rujukan apabila Jakarta ingin memperluas sumber air bakunya. Usulan itu disampaikan setelah sejumlah wilayah Jakarta masuk kategori Awas kekeringan meteorologis pada pertengahan September 2026.
Suhud mengatakan ancaman kekeringan perlu mendapatkan perhatian serius karena kondisi tersebut dapat berlangsung cukup panjang dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Pemerintah daerah menurutnya perlu menyiapkan berbagai pilihan sumber air sebelum pasokan yang tersedia mengalami tekanan lebih besar. Desalinasi menjadi salah satu alternatif karena Jakarta mempunyai akses langsung terhadap kawasan pesisir dan laut. Pemanfaatannya dapat melengkapi sumber air baku yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penerapan teknologi tersebut membutuhkan perencanaan teknis, investasi, serta sistem distribusi yang memadai. Karena itu, pembahasan mengenai desalinasi diharapkan dilakukan sejak sekarang sehingga pemerintah mempunyai kesiapan apabila kebutuhan terhadap sumber air alternatif meningkat.
Dorongan tersebut berkaitan dengan peringatan dini kekeringan meteorologis yang dikeluarkan BPBD DKI Jakarta berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sebagian wilayah Jakarta berada dalam kategori Awas pada Dasarian II atau periode 11–20 September 2026. Lima wilayah yang masuk kategori tersebut adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Status kekeringan meteorologis tersebut mengacu pada parameter cuaca, termasuk jumlah hari tanpa hujan, sehingga tidak berarti seluruh wilayah secara otomatis mengalami krisis air bersih. Meski demikian, kondisi itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami gangguan pasokan. Langkah antisipasi dinilai penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi apabila musim kering berlangsung lebih panjang.
Teknologi desalinasi sebenarnya bukan hal baru bagi Jakarta karena fasilitas Sea Water Reverse Osmosis telah digunakan di Kepulauan Seribu. Sistem tersebut bekerja dengan mengolah air laut menjadi air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat kepulauan. Pada Juli 2026, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga meninjau fasilitas SWRO di Pulau Pramuka untuk melihat layanan air bersih dan pengelolaan air limbah di kawasan tersebut. Keberadaan fasilitas itu menunjukkan bahwa pengolahan air laut secara teknis telah diterapkan dalam skala tertentu di wilayah administrasi Jakarta. Tantangan berikutnya adalah menentukan apakah teknologi serupa layak diperluas untuk memenuhi kebutuhan kawasan dengan jumlah penduduk jauh lebih besar. Perhitungan kapasitas produksi, kebutuhan energi, biaya operasional, kualitas air, serta jaringan distribusi akan menjadi bagian penting dalam kajian tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyatakan terbuka terhadap usulan pengembangan desalinasi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pengolahan air laut menjadi air tawar dapat dilakukan apabila pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall mulai berjalan. Menurut Pramono, proyek tersebut dapat membuka peluang tersedianya suplai air payau yang kemudian dapat diproses menjadi air untuk kebutuhan masyarakat. PAM Jaya disebut siap melakukan pengolahan apabila sumber air dan infrastruktur pendukung telah tersedia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa gagasan DPRD mengenai desalinasi mulai dikaitkan dengan rencana pembangunan infrastruktur pesisir Jakarta dalam jangka panjang. Meski demikian, pelaksanaannya masih membutuhkan tahapan pembangunan serta kajian lebih lanjut sebelum dapat diterapkan dalam skala besar.
Desalinasi dapat memberikan sumber air tambahan karena tidak bergantung langsung pada curah hujan seperti sejumlah sumber air permukaan. Namun, teknologi tersebut mempunyai kebutuhan energi dan biaya pengolahan yang perlu diperhitungkan dengan cermat. Air laut harus melalui proses untuk mengurangi kandungan garam dan unsur lain sebelum memenuhi standar kualitas sesuai peruntukannya. Infrastruktur pendukung juga dibutuhkan mulai dari fasilitas pengambilan air baku, unit pengolahan, penyimpanan, hingga jaringan distribusi. Pengelolaan sisa proses desalinasi juga harus memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kawasan pesisir. Karena itu, penerapan dalam skala lebih besar memerlukan kajian menyeluruh mengenai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan. Pengalaman fasilitas yang telah beroperasi di Kepulauan Seribu dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam penyusunan rencana tersebut.
Selain mempersiapkan sumber air alternatif, Pemprov DKI tetap menjalankan langkah jangka pendek untuk menghadapi dampak musim kering. BPBD melakukan pemantauan wilayah terdampak sekaligus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah juga menyiapkan personel dan distribusi air bersih bersama PAM Jaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan laporan melalui layanan Jakarta Siaga 112 sehingga kebutuhan di lapangan dapat ditindaklanjuti. Operasi Modifikasi Cuaca juga menjadi salah satu langkah yang digunakan untuk mendukung pengisian waduk sekaligus membantu mengurangi persoalan kualitas udara pada periode kering. Kombinasi penanganan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang diperlukan karena karakter kekeringan dapat berubah dari satu periode ke periode berikutnya.
Kondisi di Cilandak Barat, Jakarta Selatan, menjadi salah satu contoh kebutuhan distribusi air bersih ketika musim kering mulai berdampak pada masyarakat. BPBD Jakarta Selatan bersama PAM Jaya menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami kesulitan setelah kondisi air menjadi keruh dan pasokan berkurang. Situasi tersebut menunjukkan bahwa gangguan air dapat terjadi secara lokal meskipun status kekeringan meteorologis tidak berarti seluruh Jakarta mengalami krisis secara bersamaan. Pemerintah karena itu perlu mempunyai data wilayah yang rentan agar bantuan dapat disalurkan secara cepat. Pada saat bersamaan, pembangunan jaringan air perpipaan dan penguatan sumber air baku tetap menjadi bagian penting dari ketahanan air jangka panjang. Desalinasi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu komponen tambahan, bukan satu-satunya jawaban terhadap seluruh kebutuhan air Jakarta.
Pengembangan sumber air baru juga berkaitan dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap pengambilan air tanah. Jakarta membutuhkan pasokan air perpipaan yang semakin luas agar masyarakat memiliki alternatif yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan sumber air baku menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas pelayanan tersebut. Apabila desalinasi dapat diterapkan dengan biaya dan kapasitas yang sesuai, sumber air laut dapat menambah pilihan pasokan bagi sistem air Jakarta. Namun, pengembangan tersebut perlu diselaraskan dengan pengelolaan waduk, sungai, air baku dari luar wilayah, dan pembangunan jaringan distribusi. Pendekatan yang menggunakan beberapa sumber sekaligus dapat memperkuat ketahanan ketika salah satu sumber mengalami penurunan. Perencanaan tersebut menjadi semakin penting menghadapi perubahan pola cuaca dan meningkatnya kebutuhan air di kawasan metropolitan.
Usulan DPRD DKI pada akhirnya membuka pembahasan mengenai strategi jangka panjang Jakarta dalam menjaga ketersediaan air bersih. Suhud menekankan persiapan harus dilakukan sebelum kekurangan air berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pengalaman Kepulauan Seribu menunjukkan teknologi desalinasi telah digunakan di wilayah Jakarta, sementara Pemprov DKI melalui Pramono menyatakan kesiapan mengembangkan pengolahan apabila infrastruktur pendukung tersedia. Status Awas kekeringan di lima wilayah menjadi pengingat bahwa ketahanan air perlu dipersiapkan melalui kombinasi respons darurat dan pembangunan sistem jangka panjang. Kajian mengenai kapasitas, biaya, energi, lingkungan, serta distribusi akan menentukan sejauh mana air laut dapat menjadi sumber tambahan bagi Jakarta. Jika seluruh aspek tersebut memungkinkan, desalinasi berpotensi menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat pasokan air bersih ketika tekanan kekeringan meningkat pada masa mendatang.