Trenggalek, 29 Agustus 2026 – Novita Hardini mendorong agar skema pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dirancang secara lebih tepat sasaran sehingga mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di berbagai tingkatan. Menurutnya, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta menjaga keberlangsungan usaha. Skema pembiayaan yang tersedia diharapkan tidak hanya mudah diakses, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing pelaku usaha. Pendekatan tersebut diperlukan karena kondisi UMKM sangat beragam, baik dari sisi skala usaha, kebutuhan modal, maupun kemampuan dalam mengelola keuangan. Dengan pembiayaan yang lebih terarah, dukungan terhadap UMKM diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat.
UMKM memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat karena keberadaannya tersebar di berbagai wilayah dan bergerak dalam beragam bidang usaha. Pelaku UMKM dapat menjalankan usaha mulai dari perdagangan, makanan dan minuman, kerajinan, jasa, hingga sektor produksi lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun, keterbatasan modal masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi sebagian pelaku usaha ketika ingin mengembangkan bisnisnya. Kondisi tersebut dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan persediaan barang, membeli peralatan, memperluas tempat usaha, maupun mengembangkan pemasaran. Karena itu, kebijakan pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan riil pelaku usaha agar dana yang disalurkan benar-benar dapat mendukung perkembangan kegiatan ekonomi.
Ketepatan sasaran dalam pembiayaan juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan serta mengelola dana yang diterima. Tidak semua UMKM memiliki tingkat kesiapan administrasi dan pencatatan keuangan yang sama, sehingga diperlukan pendekatan yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Pendampingan menjadi bagian penting agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga memahami cara menggunakan pembiayaan secara produktif. Kemampuan menyusun perencanaan keuangan dapat membantu pemilik usaha menentukan prioritas penggunaan dana serta memperkirakan kemampuan pengembalian apabila pembiayaan bersifat pinjaman. Dengan kombinasi antara akses modal dan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, pembiayaan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan.
Skema yang tepat sasaran juga perlu memperhatikan perbedaan kebutuhan antara usaha yang baru berkembang dan UMKM yang sudah memiliki pasar lebih luas. Usaha mikro yang baru dirintis mungkin membutuhkan pembiayaan dengan nilai relatif kecil serta pendampingan yang lebih intensif. Sementara itu, pelaku usaha yang telah berkembang dapat membutuhkan modal lebih besar untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas distribusi, atau melakukan inovasi produk. Perbedaan karakter tersebut menunjukkan bahwa satu pola pembiayaan belum tentu dapat memenuhi seluruh kebutuhan UMKM. Fleksibilitas dan pemetaan kebutuhan menjadi bagian penting agar kebijakan pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi benar-benar membantu usaha naik kelas.
Dari sisi perekonomian daerah, penguatan pembiayaan UMKM berpotensi memberikan dampak yang lebih luas karena perkembangan usaha dapat menciptakan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya. Ketika pelaku usaha meningkatkan produksi, kebutuhan terhadap tenaga kerja, bahan baku, distribusi, dan jasa pendukung juga dapat bertambah. Perputaran ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lain yang berada dalam rantai usaha. Karena itu, pembiayaan UMKM tidak hanya dapat dilihat sebagai bantuan kepada individu pemilik usaha, melainkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Kebijakan yang dirancang dengan mempertimbangkan dampak tersebut dapat membantu menciptakan pertumbuhan usaha yang lebih merata.
Selain akses modal, pelaku UMKM juga membutuhkan dukungan dalam aspek pemasaran, digitalisasi, peningkatan kualitas produk, serta legalitas usaha. Pembiayaan yang diberikan tanpa diikuti peningkatan kemampuan usaha berisiko tidak menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Pelaku usaha perlu memahami bagaimana mengelola dana, membaca peluang pasar, menghitung biaya produksi, dan menentukan harga secara tepat. Penguatan kapasitas tersebut dapat membantu UMKM menggunakan pembiayaan sebagai modal pengembangan, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Sinergi berbagai program pendukung menjadi penting agar pembiayaan dapat menjadi bagian dari proses pengembangan usaha yang lebih menyeluruh.
Novita Hardini juga menekankan pentingnya melihat UMKM sebagai sektor yang memiliki potensi untuk terus berkembang apabila memperoleh dukungan yang sesuai. Pelaku usaha tidak semestinya hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari kekuatan ekonomi yang memiliki kemampuan menciptakan nilai dan membuka kesempatan kerja. Karena itu, kebijakan pembiayaan perlu diarahkan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan daya saing usaha. Evaluasi terhadap penyaluran pembiayaan juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan manfaat bagi penerima. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, skema yang dinilai kurang efektif dapat diperbaiki sehingga dukungan pemerintah maupun lembaga pembiayaan semakin sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Dorongan agar pembiayaan UMKM lebih tepat sasaran pada akhirnya menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Akses modal yang mudah perlu diimbangi dengan persyaratan yang proporsional, pendampingan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan mengembangkan bisnis. Pemerintah, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait memiliki peran dalam menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM memperoleh dukungan sesuai tahap perkembangannya. Jika kebijakan pembiayaan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan disertai pengawasan yang baik, manfaatnya berpotensi menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Penguatan skema pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan mampu membantu UMKM bertahan, berkembang, naik kelas, serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah dan nasional.