Jakarta, 20 November 2026 – Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengusulkan agar dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto diberikan kesempatan menyampaikan gagasan dan pemikirannya secara terbuka dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Usulan tersebut disampaikan Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), ketika membahas mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui pandangan dan kapasitas masing-masing calon sebelum anggota MPR menentukan pilihan. Hinca menginginkan proses penyampaian gagasan dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung agar dapat disaksikan masyarakat di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan ruang partisipasi publik meskipun keputusan akhir berada di tangan anggota MPR. Ia menegaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden seharusnya tidak hanya menjadi proses administratif, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal calon pemimpin negara.
Hinca menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan wakil presiden melalui MPR memiliki perbedaan mendasar dibandingkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilihan umum. Dalam pemilihan langsung, masyarakat memiliki kesempatan melihat kandidat berkampanye, menyampaikan program, dan menjelaskan pandangan politiknya di berbagai forum. Sementara itu, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui MPR dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi dengan dua nama calon yang diajukan presiden. Oleh karena itu, Hinca menilai perlu ada mekanisme tambahan yang memungkinkan publik memahami gagasan kedua calon tersebut. Ia mengusulkan agar masing-masing kandidat diberikan waktu khusus untuk mempresentasikan pemikiran mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan apabila terpilih. Dengan cara tersebut, anggota MPR juga memiliki bahan pertimbangan yang lebih luas sebelum menentukan satu dari dua calon yang diajukan. Hinca berharap proses tersebut dapat memperkuat keterbukaan sekaligus menjaga nilai demokrasi dalam mekanisme pemilihan tidak langsung.
Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa pemaparan gagasan tidak harus dilaksanakan dalam bentuk debat antarkandidat. Ia mencontohkan proses uji kelayakan calon hakim agung di Komisi III DPR yang memberikan kesempatan kepada kandidat untuk menyampaikan materi dan menjelaskan pemikirannya di hadapan anggota dewan. Menurut Hinca, pendekatan serupa dapat diterapkan dalam pemilihan wakil presiden agar setiap calon memiliki kesempatan memperkenalkan pandangan dan prioritasnya. Meski demikian, ia tidak menutup kemungkinan adanya sesi diskusi atau pertukaran pendapat apabila mekanisme tersebut memungkinkan. Hinca berpandangan bahwa perbedaan gagasan yang disampaikan secara terbuka dapat memperkaya proses demokrasi dan memberikan gambaran mengenai kemampuan masing-masing calon. Ia juga menekankan bahwa masyarakat tetap dapat memberikan penilaian terhadap gagasan kandidat, meskipun kewenangan memilih berada pada anggota MPR. Usulan tersebut masih berupa masukan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan tata cara pemilihan.
Selain mendorong pemaparan gagasan, Hinca mengusulkan agar kedua calon wakil presiden yang telah diajukan Presiden Prabowo tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama proses pemilihan berlangsung. Menurutnya, pengajuan dua nama oleh presiden seharusnya dilakukan setelah kedua tokoh menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh tahapan. Ia menilai pengunduran diri salah satu calon dapat mengurangi makna persaingan yang menjadi dasar pemilihan melalui MPR. Ketentuan mengenai pengajuan dua calon dimaksudkan agar anggota MPR memiliki pilihan dalam menentukan sosok yang akan mendampingi presiden. Karena itu, Hinca berharap kedua kandidat menunjukkan komitmen untuk mengikuti proses hingga keputusan akhir ditetapkan. Ia juga meyakini bahwa nama-nama yang nantinya disampaikan Presiden Prabowo merupakan tokoh yang telah dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan kesiapan menjalankan tugas kenegaraan. Meski demikian, gagasan mengenai larangan pengunduran diri masih memerlukan pembahasan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme pemilihan yang berlaku.
Sementara itu, MPR tengah mempersiapkan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden melalui pembahasan di tingkat panitia ad hoc dan tim verifikasi calon. Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo diperkirakan akan menyerahkan dua nama calon pada Rabu, 25 November 2026, meskipun waktu penyerahan belum dipastikan. Proses pemilihan nantinya harus mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa kekosongan jabatan wakil presiden diisi melalui pemilihan oleh MPR atas dua calon yang diusulkan presiden. Ketentuan tersebut juga mengatur batas waktu penyelenggaraan pemilihan setelah terjadi kekosongan jabatan. Usulan Hinca mengenai presentasi gagasan dan komitmen kedua calon menjadi bagian dari pembahasan mengenai tata cara pemilihan yang lebih terbuka. Keputusan mengenai pelaksanaan pemaparan gagasan tetap bergantung pada mekanisme resmi yang disepakati MPR. Melalui proses tersebut, pengisian jabatan wakil presiden diharapkan dapat berlangsung sesuai konstitusi, transparan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami pandangan calon pemimpin yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto.