Jakarta, 12 November 2026 – Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshal atau Hercules, mengungkapkan asal-usul uang Rp800 juta yang diterimanya dari pihak PT Summarecon Agung Tbk. Penjelasan tersebut disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (11/11/2026). Hercules menyatakan uang tersebut diberikan melalui tim kuasa hukum Summarecon untuk membantu biaya perjalanan ke luar negeri sekaligus memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sengketa yang dimaksud berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 65 hektare yang melibatkan perusahaan dan pihak ahli waris. Keterangan Hercules menjadi perhatian karena uang tersebut sedang ditelusuri penyidik dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hercules menjelaskan bahwa pihak Summarecon sebelumnya meminta bantuannya untuk mempertemukan sejumlah pihak yang terlibat dalam perselisihan kepemilikan lahan. Menurut keterangannya, proses mediasi diharapkan dapat mempertemukan tim hukum GRIB Jaya, kuasa hukum ahli waris, dan perwakilan hukum perusahaan agar ditemukan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Ia menyebut tujuan utama permintaan tersebut adalah membuka jalan menuju perdamaian sehingga sengketa tidak terus berlarut-larut. Selain berkaitan dengan mediasi, Hercules mengaku sebagian tujuan pemberian uang tersebut adalah membantu kebutuhan perjalanan dirinya ke luar negeri. Ia menegaskan bahwa dana Rp800 juta yang diterimanya telah diserahkan kepada KPK agar asal-usul dan peruntukannya dapat diperiksa secara transparan. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bentuk klarifikasi terhadap berbagai dugaan yang berkembang mengenai keterlibatannya dalam persoalan pertanahan Summarecon.
Pemeriksaan Hercules berlangsung selama sekitar lima jam, dimulai pada pukul 10.30 WIB hingga selesai sekitar pukul 15.31 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami hubungan antara pemberian uang Rp800 juta dan proses pengurusan lahan yang menjadi objek sengketa di Kabupaten Bogor. Hercules juga memberikan keterangan mengenai komunikasi yang pernah dilakukannya dengan sejumlah pihak terkait persoalan sertifikat tanah. Ia mengaku sempat mendampingi tim hukum GRIB Jaya dan ahli waris untuk mempertanyakan perubahan status sertifikat hak milik menjadi sertifikat hak guna bangunan. Menurutnya, persoalan administrasi pertanahan tersebut perlu ditangani secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Hercules bahkan mengaku pernah mengingatkan pejabat terkait mengenai potensi masalah hukum apabila pengurusan sertifikat dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, KPK menyampaikan penjelasan berbeda mengenai dugaan tujuan pemberian uang tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik memperoleh informasi bahwa dana Rp800 juta diduga berkaitan dengan kegiatan pengamanan lahan yang dikelola Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor. Dugaan tersebut masih diperiksa untuk memastikan apakah pemberian uang memiliki hubungan dengan perkara suap pengurusan HGB yang sedang ditangani lembaga antirasuah. KPK juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima aliran dana dalam proses pengelolaan dan penyelesaian persoalan pertanahan tersebut. Perbedaan keterangan antara Hercules dan informasi awal yang diperoleh penyidik menjadi bagian penting dalam pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu, KPK belum dapat menyimpulkan tujuan akhir pemberian uang hanya berdasarkan penjelasan salah satu pihak.
Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, turut memberikan klarifikasi mengenai proses penyerahan dana tersebut. Ia menjelaskan bahwa uang Rp800 juta awalnya diberikan oleh pihak legal Summarecon kepada sopir Hercules, bukan melalui penyerahan langsung dalam kegiatan pengurusan sertifikat tanah. Menurutnya, dana tersebut berkaitan dengan rencana perjalanan Hercules ke Timor Leste serta permintaan bantuan untuk memfasilitasi perdamaian dalam sengketa lahan. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa uang tersebut diserahkan secara sukarela kepada KPK setelah muncul perkara dugaan korupsi yang melibatkan pengurusan tanah Summarecon. Penyerahan dilakukan agar penyidik dapat memastikan siapa pemilik dana, bagaimana proses pemberiannya, serta apakah terdapat hubungan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap uang tersebut sebagai bagian dari pengumpulan barang bukti.
Kasus yang sedang ditangani KPK berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan pembukaan blokir dan sertifikasi HGB lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk sejumlah pejabat pertanahan, pihak swasta, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. KPK menduga terdapat pemberian uang untuk mempermudah proses administrasi pertanahan yang sebelumnya menghadapi persoalan sengketa dan pemblokiran sertifikat. Penanganan perkara ini juga melibatkan pemeriksaan dokumen, penelusuran transaksi keuangan, serta pendalaman komunikasi antara pihak perusahaan dan pejabat terkait. Penyidik berupaya memastikan apakah seluruh proses pengurusan tanah dilakukan sesuai prosedur atau terdapat penyalahgunaan kewenangan yang disertai pemberian imbalan. Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan dan memperoleh proses hukum yang adil.
Pengakuan Hercules mengenai penerimaan uang Rp800 juta dari Summarecon menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan dugaan korupsi sektor pertanahan di Kabupaten Bogor. KPK menyatakan bahwa penyerahan uang secara sukarela dan kesediaan Hercules memenuhi panggilan pemeriksaan membantu penyidik menelusuri rangkaian peristiwa secara lebih menyeluruh. Meski demikian, penyidik masih harus mencocokkan keterangan para saksi dengan dokumen, bukti transaksi, serta informasi mengenai tujuan pemberian dana. Perkara ini sekaligus menunjukkan pentingnya transparansi dalam penyelesaian sengketa tanah, terutama ketika melibatkan perusahaan besar, ahli waris, dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat. Penyelesaian sengketa pertanahan perlu dilakukan melalui mekanisme hukum yang jelas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan maupun transaksi yang melanggar ketentuan. KPK akan terus mendalami aliran dana dan keterlibatan para pihak untuk memastikan seluruh dugaan pelanggaran dapat diungkap berdasarkan bukti yang sah.